Ribuan Petani Unjuk Rasa di Haryana Tolak Pemberlakuan Undang-Undang Pertanian yang Berpihak pada Korporasi
2 min readHARYANA – Jumlah pengunjuk rasa di perbatasan Delhi terus bertambah dari hari ke hari, para petani menuntut Undang -Undang Pertanian direvisi.
Peugas senior di Kepolisian Haryana mengatakan perbatasan tidak dapat menampung lebih banyak orang karena situasi semakin berubah.
Polisi Haryana mengatakan lebih dari 60.000 pengunjuk rasa berkemah di perbatasan sementara para pemimpin petani mengatakan angkanya lebih tinggi.
Selain dari daerah-daerah Punjab yang jauh, para petani telah berdatangan dari Haryana, MP, UP dan bagian lain negara itu untuk bergabung dalam protes.
Untuk mengekang pergerakan lebih lanjut, polisi telah mendirikan pos pemeriksaan di perbatasan Punjab dan Haryana.
“Idenya adalah masyarakat merasa ada kehadiran polisi di perbatasan untuk meminimalkan pergerakan pengunjuk rasa,” kata seorang petugas polisi Haryana.
Saat dihubungi, Haryana DGP Manoj Yadava mengatakan, “Kami telah melakukan persiapan bahwa jika kami perlu menutup perbatasan, kami harus bisa melakukannya. Sampai sekarang, perbatasan belum ditutup untuk menghindari ketidaknyamanan bagi komuter. ”
Dengan diberlakukan Undang-Undang Pertanian itu banyak dari mereka merasa korporasi akan merampas tanah mereka.
“Pengenalan undang-undang ini telah membuat kami sakit hati,” kata Malkiyat Singh, seorang penduduk desa Kalan (Tarn Taran).
Petani lain dari daerah yang sama, Sucha Singh, menambahkan, “Nenek moyang kita banyak berkorban untuk kebebasan negara kita. Sekarang, kami siap berkorban untuk menyelamatkan tanah kami. Jika diperlukan, generasi berikutnya juga akan berkorban untuk tujuan tersebut. ”
“Jika undang-undang ini diberlakukan, kami akan berubah menjadi buruh di ladang kami sendiri. Sampai sekarang, kami telah menjalani kehidupan pilihan kami… Kami telah membawa jatah selama enam bulan untuk melanjutkan agitasi kami, kami tidak akan kembali dengan tangan kosong, ” ungkap Singh,.
Dikutip dari Indian Express, Selasa (15/12/2020), seorang pejabat senior di pemerintahan Haryana mengatakan lebih dari 300 toilet telah diatur di perbatasan, selain penempatan safai karamcharis di sana. Namun, petugas mengakui bahwa sanitasi dan kekurangan air bersih menjadi masalah.
