Putus Mata Rantai Perdagangan Orang Pemerintah NTB Diminta Kuatkan Pengawasan

MATARAM – Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/Kota diminta memperkuat pengawasan dari desa/kelurahan, karena sejauh ini masih kalah dari calo atau tekong yang terus melakukan pengiriman Pekerja Migran Ilegal (PMI) ilegal asal NTB.

Direktur Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) NTB, Roma Hidayat melihat belum ada terobosan nyata yang dilakukan Pemda untuk mencegah dan meminimalisir kasus pengiriman PMI ilegal asal NTB.

‘’Itu hanya instruksi saja diberikan tetapi tanpa dikawal oleh si pemberi instruksi. Belum ada tindakan nyata dalam memperbaiki kinerja LTSP, Disnaker, peningkatan kapasitas atau peran Pemerintah Desa,’’ kata Roma dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 31 Maret 2021.

Sebenarnya, upaya konkret yang bisa dilakukan Pemda sangat sederhana, tak perlu muluk-muluk. Cukup dengan memulai mengawal UU No.18 Tahun 2017 pasal 42 berkaitan dengan peran desa.

‘’Pekerjaan yang paling sederhana bagi Pemprov NTB kalau membuktikan niatnya yang kuat melindungi PMI dan mewujudkan zero unprosedural, adalah memastikan bahwa desa dapat melaksanakan mandat yang diberikan oleh pasal 42 UU No. 18 tahun 2017,’’ kata Roma.

Dikutip dari Suara NTB, Kamis (1/4/2021), Roma menyebut ada beberapa peran Pemerintah Desa sesuai UU No.18 Tahun 2017 pasal 42.

Pertama, desa melakukan pendataan calon PMI dan PMI.

Kedua, desa berperan memberikan layanan informasi.

‘’Karena selama ini, informasi kebanyakan dikuasai oleh tekong,’’ terangnya.

Ketiga, melakukan verifikasi awal terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). P2MI yang datang ke desa/kelurahan tidak boleh sembarangan merekrut CPMI. Tetapi harus melapor ke desa. Desa juga harus proaktif memeriksa legalitas perusahaan dan validitas informasi yang diberikan ke masyarakat.

Keempat, desa didorong melakukan pembinaan atau pemberdayaan keluarga PMI. Menurut Roma, hal ini dimungkinkan, karena desa sudah memiliki Dana Desa (DD).